SBY percaya Jokowi wariskan penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi yang baik


Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat masih ada perdebatan-perdebatan terkait undang-undang Pemilu. SBY merasa perlu memberikan penilaian dan pandangannya terkait keriuhan sejak UU dibahas hingga disahkan.

"Saya sampaikan pandangan saya selaku pemimpin parpol yang sangat mencintai demokrasi dan seorang yang juga punya pengalaman panjang dalam pemilu, saya menyimak dan mengikuti apa yang dilakukan penyelenggara negara, baik dalam menyusun susun UU dan aturan pendukungnya, ada perdebatan pembahasan di parlemen, di kalangan pemerintah, maupun penyelenggara pemilu serta masyarakat lewat forum talkshow," ujar SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (28/1).

SBY mengingatkan, UU Pemilu seharusnya dibuat untuk memudahkan masyarakat menyalurkan hak politiknya. Baik itu memilih maupun dipilih. Ukuran pembuatan UU dan aturan yang lainnya adalah universal, sifatnya memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat.

Namun, Presiden RI ke-6 ini tidak menjelaskan secara detail persoalan dari UU Pemilu yang menurutnya menjadi polemik. Dia hanya mengingatkan agar UU tidak menghalangi hak demokrasi rakyat.

"Kalau tidak memegang hal itu bisa salah arah dan UU yang kita susun pun bisa keliru. Saya percaya Pak Presiden Jokowi bisa mengemban tugas ini dengan baik dan meninggalkan kita warisan penyelenggaraan demokrasi yang baik. Dengan dukungan penyelenggara dan peserta, Pemilu mendatang bisa lebih baik lagi," ucapnya.

No comments:

Powered by Blogger.